Pengertian Negara Dalam Ilmu Politik

Negara merupakan salah satu konsep dasar dalam kajian ilmu politik. Pengertian Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Sebagai sebuah organisasi masyarakat, negara memiliki kewenangan untuk  mengatur dan menyelenggarakan hubungan  manusia dalam  masyarakat  dan  menertibkan  gejala-gejala  yang timbul dalam masyarakat.

Pada sisi lain, negara dapat disebut sebagai sebuah integrasi kekuatan politik yang ada dalam masyarakat.  Pada posisi itulah, maka peran negara  adalah menjadi agency bagi proses pelaksanaan kepentingan politik, atau aspirasi masyarakat.  Negara  menjadi sebuah kekuatan politik yang sah untuk memobilisasi kepentingan menjadi sebuah kenyataan.

Pengertian Negara

Pemikiran Aristoteles tentang pengertian negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.

Sementara Jean Bodin mengatakan, pengertian negara adalah persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.

H. J. Lasky, menyatakan bahwa  negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai  wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara syah lebih agung individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut.

Sedangkan pendapat Robert Morrison  Mac  Iver  (1955:22) dalam bukunya The Modern State menyatakan: “The state is an association which, acting thougt law as promulgated by a government endowed to this end with coersive power, maintains with a community territorially demacated the external conditions of orders”.

Merujuk pada pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa negara memiliki sifat yang khusus dibandingkan dengan organisasi yang lainnya.

Wewenang dan Kekuasaan Negara

Setelah terbentuknya sebuah negara, maka tindak baliknya adalah negara memiliki kewenangan tertentu untuk mengarahkan tujuan pencapaian tujuan bersama tersebut. Bahkan negara memiliki kemampuan untuk memaksa masyarakat.

Menurut Mirriam Budiarjo (1992:39-40) negara mempunyai dua tugas, yaitu :

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial, yakni yang  bertentangan  satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
2. Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Serta negara memiliki tiga sifat, yaitu:

1. Sifat  memaksa. Negara  mempunyai kekuasaan untuk menggunakan berbagai paksaan atau kekerasan secara legal.
   Sifat monopoli. Negara adalah satu-satunya organisasi  kekuasaan  yang memiliki monopoli dalam mengatur kehidupan kenegaraan, termasuk menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
2. Sifat  mencakup  semua (all encompassing, all embracing). Dalam  kehidupan  kenegaraan   semua   peraturan   dan kebijakan negara berlaku untuk semua warga negaranya.

Konsepsi negara ini, dalam perkembangan selanjutnya dipahami sebagai sebuah relasi antar kepentingan. Dalam hubungannya antara negara dan masyarakat, setidaknya ada tiga pandangan yang berbeda dalam memandang  negara.

1. Negara di pandang secara ‘legalistik’, yaitu  yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislative, yudikatif dan alat-alat negara.  Kelompok yang menjadi alat negara itu, adalah tentara, kepolisian dan birokrasi. Sementara masyarakat adalah kelompok non-pemerintahan, yang berada di luar kekuasaan.
2. Negara yang ditinjau dari sudut pandang Marxiani. Dari sudut pandang ini,  negara diposisikan sebagai alat borjuasi untuk menguasai  entra-sentra produksi. Negara adalah pemegang kedaulatan kapitalisme. Kendatipun tidak dijelaskan posisi dan pengertian masyarakat, namun sudah sangat jelas bahwa dalam perspektif  Marxian ini negara menjadi alat penghisap, eksploitasi kepada kelas bawah. Dalam konteks relasi kekuasaan ekonomi seperti inilah, posisi masyarakat menjadi sangat lemah.
3. Negara  dipandang sebagai hegemoni. Pandangan ini dikemukakan oleh Anthoni Gramsci. Dalam pandangan ini, negara bukan hanya dialamatkan pada lembaga pemerintahan, tetapi kepada pemegang kekuasaan secara lebih luas. Kelompok pemegang modal, kekuatan atau penguasa sumber-sumber  hegemonic, dikategorikan sebagai negara. sedangkan rakyat adalah kelompok yang tidak memiliki akses terhadap sumber  hegemonic itu sendiri.

Unsur Negara

Sebuah negara, dalam kajian ilmu politik atau ilmu negara, memiliki unsur pokok sebagai sebuah negara. Unsur-unsur pokok tersebut, ada empat hal yaitu :

1. Wilayah, artinya sebuah sebuah negara sah bila memiliki suatu lokasi geografik yang jelas batas dan luasnya.
2. Penduduk, yaitu  sejumlah orang-orang yang bertempat tinggal pada wilayah negara tersebut.
3. Pemerintahan, yaitu  organisasi yang berwenang merencanakan, merumuskan, mendokumentasikan,  melaksanakan  dan mengevaluasi keputusan-keputusan  yang  mengikat  bagi seluruh penduduk di wilayah negara yang bersangkutan.
4. Kedaulatan, yaitu  kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan Undang-Undang Dasar, termasuk  didalamnya kekuasaan untuk memaksa semua warga negara yang berada di  negaranya  untuk mentaati   peraturan/undang-undang yang berlaku.
5. Kelayakan sebuah negara dipengaruhi pula oleh adanya pengakuan dari   negara lain. Syarat ini menjadi penting bagi sebuah negara (baru), khususnya bila dikaitkan ke dalam dua hal, yaitu (a) fungsi untuk komunikasi dan interaksi nasional, dan (b) kepentingan politis ke luar. Sebuah negara yang diakui oleh negara lain, akan memiliki  kekuatan politik yang kuat, baik ke internal maupun ke eksternal negara itu sendiri.

Khusus untuk konteks Indonesia, maka negara diposisikan sebagai alat untuk mewujudkan, menjalankan kebijakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan UUD  1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta memelihara perdamaian dunia.

Pengertian Negara – Padamu Negeri