Admin Padamu
Bagi masyarakat demokratis, pendidikan merupakan komponen vital. Dikatakan demikian karena atribut-atribut warga negara yang demokratis dibina melalui pendidikan. Berbeda dengan masyarakat otoriter yang menuntut penerimaan warga secara pasif (passive acceptence), tujuan pendidikan demokrasi adalah menghasilkan warga negara yang merdeka, berpikir kritis dan sangat familiar dengan pandangan dan praktek-praktek demokrasi.
Pendidikan dan Demokrasi
Dikaji dari sudut ini, belum cukup demokratis bila tujuan pendidikan baru dihindarkan dari indoktrinasi ideologi yang dianut rezim penguasa. Masih jauh pula dari demokratis bila, atas nama semangat demokratisasi pendidikan, memaksakan “sterilisasi” muatan pengajaran dari tendensi dan nilai-nilai politik
Bagaimanapun keterlibatan nilai, termasuk nilai-nilai politik, dalam pendidikan sudah menjadi keniscayaan. Sebab semua praktek pendidikan pada hakikatnya adalah proses penerusan nilai-nilai, disengaja atau tidak. Sehingga tidak melanggar prinsip demokrasi jika saja murid dilatih untuk memikirkan prinsip-prinsip demokrasi dalam semangat inquiry terbuka.
Jika hal ini terjadi, bukan saja murid akan memahami sejumlah prinsip demokrasi, tetapi juga mereka dapat menjalani berbagai latihan seperti berdebat, menghargai pandangan dan harga diri orang lain, serta mematuhi aturan hukum yang diaplikasikan dalam setting diskusi.
Murid ditantang menguji validitas pikiran konvensional dengan argumen-argumen yang rasional dan penyelidikan yang seksama. Mungkin juga debat hangat tentang kejadian-kejadian atau fakta yang tidak menyenangkan dan kontroversial
Hal ini berimplikasi lebih jauh kepada penataan kebijakan pendidikan secara makro. Sebagai produk politik, kebijakan pendidikan amat sulit dilepaskan dari kepentingan politik yang telah digariskan penguasa. Di sinilah justru komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi diuji.
Jika sistem pendidikan yang dirancang di negara otoriter ditempatkan sebagai alat rezim yang berkuasa, maka sistem pendidikan yang dikembangkan dalam masyarakat demokratis adalah sistem yang memungkinkan rakyatnya dapat mencipta, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas rezim, karena dalam masyarakat demokratis rezim adalah pelayan rakyat.
Pada saat yang sama, mereka yang memainkan peran sebagai pemimpin opini (opinion leaders) masyarakat, apakah itu pejabat pemerintah, ketua parpol, kiai, tokoh demonstran atau lainnya, dituntut lebih mengedepankan nila-nilai dan prinsip demokrasi. Apakah ini tak kalah penting karena ketika masyarakat akan berucap mereka mengacu kepada terima yang digunakan pemimpin opininya. Demikian pula ketika mereka harus memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mereka pun merujuk pada pola perilaku yang ditampilkan pemimpin opininya
Dalam kaitan ini, peranan media massa dalam menghadirkan pemimpin opini yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip demokrasi sangat penting. Lebih-lebih dalam masyarakat yang mulai menganut pola komunikasi bermedia, kemunculan seorang pemimpin opini dalam media massa diyakini akan memiliki bobot pengaruh yang kuat bagi khalayaknya.
Dikaji dari perspektif seperti ini, media massa berperan sebagai sumber belajar tentang demokrasi. Tentang masalah ini telah cukup lama menjadi perhatian ahli komunikasi. Fleur dan Rokeah; Albert Bandura misalnya, memformulasi masalah ini dalam modeling theory.
Menurut teori ini, pemimpin opini; yang tampil di media massa segera menjadi model bagi khalayak. Mereka menjadi tempat khalayak mengindenfikasikan perilaku, hingga tiba pada keputusan untuk meniru perilaku model ketika khalayak berhadapan dengan situasi atau stimulus yang relevan dengan perilaku model sebagai respons khalayak terhadap situasi tadi. Baca Teori dalam Ilmu Sosial
Apa yang diharapkan dari pendidikan demokrasi sekurang-kurangnya membina individu dan kelompok agar memiliki keinginan dan mendasarkan tindakannya pada semangat menemukan kompromi dalam mencari penyelesaian masalah secara spesifik yang berlandaskan pada prinsip umum regulasi mayoritas dan penjaminan hak-hak minoritas, baik dalam lingkungan terdekat hingga setting negara bangsa.
Demokrasi bukanlah sebuah kristal yang dengan teknologi maju saat dicipta secara instant. Demokrasi adalah proses yang harus diusahakan penegakkannya. Proses yang telah dirintis para pendiri negara sejak embrio zaman pergerakan hingga perdebatan demokrasi pada hari kemarin sekali-kali tidak menyiratkan bahwa diskusi, sosialisasi, dan perjuangan menegakkan demokrasi akan mengenal akhir.
Sumber: Suryadi Karim, Demokratisasi Pendidikan Demokrasi, UPI Bandung. 1999
Rerefensi:
Hook, Sidney, (1962), “Communism and Democracy” in Curtis, 1962, The Nature of Politics,USA: Avon Book Division, The Hearst Corporation.
Pendidikan dan Demokrasi
