Admin Padamu
Agenda dua tahun dalam kepemimpinan Jokowi-JK adalah memberantas pungutan liar (pungli). Salah satu pejabat daerah yang telah melakukan agenda anti pungli adalah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan mencopot sepuluh jabatan kepala sekolah di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat.
Ridwan Emil menambahkan bahwa pencopotan jabatan sebagai kepala sekolah ini baru tahap awal. Pemberhentian kepala sekolah ini bukan tanpa dasar, melainkan atas dasar laporan warga, ombudsman dan penyelidikan Inspektorat ungkap Ridwan Kamil, seperti yang dikutip dari jpnn.com 21 Oktober 2016.
Kepala sekolah yang dinyatakan diberhentikan dari jabatannya adalah 4 kepala SD dan 6 Kepala SMPN di wilayah Kota Bandung. Selain itu, ada juga 6 kepala sekolah dasar negeri yang diskorsing selama tiga bulan, dan kenaikan pangkatnya ditahan.
Untuk kepala SMA dan SMK ada juga yang terkena sanksi, namun karena kewenangan SMA/SMK sekarang ada di tingkat provinsi, maka untuk sementara Pemkot Bandung hanya bisa memberikan rekomendasi tindakan pungli yang telah dilakukan mereka.
“Nanti akan kita lihat apakah sanksinya akan diberikan oleh gubernur atau dikembalikan ke Pemkot Bandung. Mengingat pelanggaran dilakukan sebelum pelimpahan wewenang, sementara ditemukannya setelah pelimpahan,” ujar Kamil.
Jika kepala sekolah yang telah dicopot jabatannya karena pungutan liar (pungli) kalau mau menjadi kepala sekolah lagi, harus memulai tahapan dari awal termasuk mengikuti diklat dan OJL calon kepala sekolah.
“Tapi itu juga akan menjadi prioritas terakhir. Karena apa yang sudah mereka lakukan itu menjadi catatan buruk,” papar Emil.
Untuk itu, pihaknya masih terus membuka pintu bagi masyarakat yang mau mengadukan tindakan serupa. Mudah-mudahan ini jadi shock therapy untuk semua pihak. Sehingga tidak melakukan kesalahan serupa. Jabatan-jabatan kepala sekolah yang kosong akan segera diisi oleh plt.
Gara-gara pungli 10 Kepala Sekolah dicopot jabatannya – Padamu Negeri
