Politik Etis (Ethische Politiek) Masa Hindia Belanda

Pada masa kolonial, sekitar tahun 1900-1942 di Hindia Belanda (Indonesia) terdapat periode Politik Etis (Ethische Politiek). Kehadiran Politik Etis membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negeri Belanda yang berkuasa atas negeri jajahan.  Politik etis bertujuan meningkatkan masyarakat pribumi dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya secara lebih sistematis daripada sebelumnya.

C.Th. van Deventer, merupakan salah seorang pencetus kebijakan-kebijakan dalam Politik Etis. Pada tahun 1889 Van Deventer menulis karangan dalam majalah De Gids yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi). Isi tulisan Van Deventer secara garis besar menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkannya.

Beberapa orang mendukung Politik Etis melalui beberapa tulisan yang mereka buat, yaitu:.

1. P. Brooshoof, redaktur surat kabar De Lokomotif, yang pada tahun 1901 menulis buku berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek (Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial).
2. Van Kol, banyak menulis tentang keadaan pemerintahan Hindia Belanda
3. Leivegoed, seorang jurnalis yang banyak menulis tentang rakyat Indonesia..
4. Van Vollen Hoven, banyak memperdalam hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia.
5. Abendanon, banyak memikirkan soal pendidikan penduduk pribumi.
6. Douwes Dekker (Multatuli), dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar berisi kritikan terhadap pelaksanaan tanam paksa di Lebak, Banten.

Tulisan-tulisan tersebut, akhirnya membuka mata pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.

Politik Etis Di Hindia Belanda

Pemerintahan Ratu Wilhelmina di Belanda, akhirnya membentuk sebuah kebijakan baru di Hindia Belanda meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk membalas budi apa saja yang sudah diambil oleh Belanda dari tanah Indonesia. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan yaitu Politik Etis (Ethische Politiek) atau politik balas budi.

Politik Etis dilaksanakan oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenburg yang kemudian kelak menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada  tahun 1909 sampai 1916. Ada tiga program Politik Etis yang akan dilakukan Ratu Wilhelmina yang terangkum dalam program kebijakan Trias Van Deventer, yaitu:

1. Irigasi (pengairan) dengan membangun dan memperbaiki irigasi dan bendungan untuk keperluan pertanian.
2. Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah umum. Baca Sekolah Umum Pada Masa Hindia Belanda.
3. Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.

Akan tetapi dalam pelaksanaan tiga program Politik Etis tersebut terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda dikarenakan adanya kepentingan terhadap rakyat Hindia Belanda (Indonesia), seperti:

1. Pembangunan irigasi hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.
2. Pembangunan sekolah-sekolah hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Diskriminasi pendidikan untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang kaya dengan anak-anak pribumi biasa.
3. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah di sekitar perkebunan-perkebunan milik Belanda dengan tujuan mendapatkan kuli kontrak seperti perkebunan di Sumatera. Bahkan, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandornya.

Namun, dengan adanya Politik Etis (Ethische Politiek) pada Masa Hindia Belanda, muncul sebuah simbol baru yaitu kemajuan. Semangat era etis adalah kemajuan untuk menuju ke arah modern, meskipun kehidupan rakyat pada saat itu masih belum banyak berubah. Berbagai macam jenis kehidupan juga mengalami perubahan, seperti:

1. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan seperti adanya jalur kereta api yang melintasi Jawa sampai Madura.
2. Perluasan pendidikan gaya Barat seperti HIS, MULO, AMS adalah tanda resmi dari bentuk Politik Etis itu.
3. Pembangunan bendungan yang nantinya akan bermanfaat bagi pengairan.

Politik Etis (Ethische Politiek) Masa Hindia Belanda